Opini

Banyak Kasus Besar, KPK Harus Bebas dari Tekanan Penguasa

Klikanggaran.com (03-12-2018) – KPK yang sibuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah bisa jadi merupakan sebuah prestasi, juga sebagai bukti bahwa lembaga anti rasuah tersebut telah memegang perannya dalam membasmi korupsi. Oleh karena itu, agar bisa selamat dari jerat hukum KPK, banyak mafia dan koruptor yang ingin menjadikan KPK sebagai alat untuk terhindar dari jerat hukum korupsi yang berlaku.

Meskipun demikian, bukan berarti KPK menjadi lembaga yang paling bersih dari korupsi. Bisa jadi ada oknum di dalam KPK yang menjadikan lembaga KPK sebagai tameng untuk menghindar dari kasus-kasus korupsi. Misalnya, dengan melihat apakah kasus-kasus besar yang mengakibatkan kerugian negara yang begitu besar, melibatkan bos besar, dan/atau menyangkut perusahaan besar, dapat terselesaikan kasusnya dengan cepat?

Kasus Century, kasus RJ Lino, dan kasus E KTP, dapat menjadi contoh kasus yang mengakibatkan kerugian negara yang begitu besar. Akan tetapi, kasus-kasus tersebut mengambang tanpa penyelesaian yang pasti.

Kasus Century yang kemudian muncul pascaketetapan pengadilan Jakarta Selatan untuk dilanjutkan penyelidikannya, justru memunculkan nama-nama tokoh besar negara Indonesia. Dari kemunculan nama-nama itu, sebut saja Boediono selaku mantan Wakil Presiden, juga nama Sri Mulyani yang saat ini sebagai Menteri Keuangan, menimbulkan dugaan bahwa KPK ragu untuk bertindak tegas, adil, dan berimbang, sehingga prosesnya pun molor.

Kasus R J Lino yang didalami oleh KPK tidak memiliki kepastian, padahal dari kasus yang melibatkan PT Pelindo II telah terdapat cukup bukti dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 46 miliar, dan sudah menetapkan tersangka, hanya saja berkasnya sampai saat ini tidak dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Sehingga proses hukum tersebut tidak berlanjut.

Selanjutnya adalah kasus terbaru eKTP, yang prosesnya cukup dramatis dilakukan oleh Setya Novanto bersama tersangka lainnya. Hanya saja, proyek yang merugikan negara sebesar Rp 5,9 triliun itu dirasa belum tuntas, karena aliran dana kerugian negara tersebut belum jelas ke mana, dan masih banyak nama yang disebut oleh tersangka kasus eKTP tidak lantas dipanggil KPK. Kasus eKTP ini seakan direm mendadak setelah disebut-sebut nama Puan Maharani yang kerap diduga terlibat dalam proses pelaksanaan dan penganggaran eKTP.

Berhentinya kasus eKTP ini diduga bahwa KPK mendapat intervensi dari istana, mengingat bahwa Puan Maharani adalah putri dari Megawati Soekarno Putri selaku pemimpin dari partai penguasa pengusung Jokowi sebagai Presiden.

Belum lagi kasus buku merah yang santer diduga melibatkan Jenderal Tito Karnavian, dan kasus lain yang melibatkan nama-nama besar di negara ini seakan terhenti langkahnya, karena diduga KPK pun tidak berani mengambil resiko untuk berhadap-hadapan dengan para penguasa negeri. Padahal seharusnya, baik KPK maupun Polri yang bersama-sama melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi berpegang pada hukum, berani berproses dalam penegakan keadilan, bukan berlindung di balik penguasa dan jabatan yang diemban saat ini.

Penulis: Adri Zulpianto, Koordinator ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran), yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik) bersama Lembaga CBA (Center for Budget Analysis)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
%d blogger menyukai ini: