Opini

Hate Speech dan Demokrasi

Klikanggaran.com (05-12-2018) – Hate speech dan demokrasi. Hate Speech atau ujaran kebencian menjadi batas pemisah antara hak asasi di tengah kemajuan zaman, teknologi media sosial, dan laju demokrasi.

Baca juga : Dijerat UU ITE, Pemuda yang Ancam JOKOWI Jadi Tersangka

Pengaruh UU ITE terhadap hate speech dan demokrasi. UU ITE sering digunakan untuk mengurung ujaran kebencian. Tapi, justru merupakan kebijakan yang mengatur arah bersosial kita dan dianggap sebagai batu sandungan bagi laju demokrasi.

Mengingat bangsa kita pernah jatuh dalam kubangan rezim otoriter yang mengharamkan adanya kritik tajam kepada penguasa.

Kemunduran demokrasi itu bisa jadi benar. Sebab pada dasarnya demokrasi adalah upaya jalan keluar dari rezim otoriter yang mengekang hak asasi berpendapat seluruh masyarakat. Sehingga dengan demokrasi, penguasa tidak dapat berbuat sesuka hatinya.

Demokrasi seyogyanya sebagai sistem yang mengatur keseluruhan hidup bersosial dan bernegara. Namun pada perjalanannya, demokrasi yang semakin dewasa pun harus mengatur sistem demokrasinya itu sendiri demi terciptanya sebuah aturan sosial kemasyarakatan.

Mungkin ini sebuah keanehan, tapi ini terjadi. Yaitu dengan terciptanya kebijakan tentang ITE yang mengatur demokrasi dalam hal berpendapat. Tapi sayangnya, kebijakan yang tercantum dalam UU ITE seringkali digunakan hanya untuk melindungi penguasa. Dan, dimanfaatkan oleh para pejabat untuk mengintimidasi rakyat yang berpendapat, tidak untuk para wakil rakyat.

Terkait hate speech dan demokrasi, secara gamblang UU ITE tidak mampu meluruhkan sistem imunitas para penguasa. Sehingga menguatkan indikasi-indikasi menurunnya nilai demokrasi yang berjalan. UU ITE oleh masyarakat dianggap hanya untuk melindungi hak kekuasaan, bukan hak kemasyarakatan.

Sejauh ini, hukuman atas ujaran kebencian dalam UU ITE hanya berlaku bagi pengkritik yang diidentifikasi tidak berpihak pada penguasa. Sehingga UU ITE menjadi sangat tajam kepada mereka. Akan tetapi, tidak bagi warga asing yang berujar kebencian kepada penguasa.

UU ITE tidak berlaku juga bagi para pendukung penguasa yang melakukan ujaran kebencian, bahkan hukumannya cenderung ringan. Berbeda dengan mereka yang tidak berpihak pada rezim penguasa.
Misal, ketika ada politisi pendukung penguasa berujar, ‘Soeharto adalah Guru Korupsi’.

Seharusnya ini bisa diklasifikasikan sebagai ujaran kebencian, tetapi tidak terjadi. Terbaru, para politisi memandang bahwa agenda 212 merupakan bagian dari strategi memunculkan kasus di Suriah. Tapi, tidak diklasifikasikan sebagai ujaran kebencian yang mengancam persatuan. Ada pula kasus anak China yang menghina Presiden, berbeda pula penanganannya.

Jika ujaran kebencian muncul dari sisi yang tidak mendukung pemerintah, sontak akan ramai. Dan, penegak hukum akan cepat bereaksi memproses secara hukum.

UU ITE yang seharusnya berjalan untuk mengatur etika bermasyarakat, berbangsa, beragama, dan bernegara, justru dijadikan tameng penguasa. Tidak salah apabila kemudian demokrasi kita dianggap sedang berjalan mundur.

Maka UU ITE harus ditegakkan beriringan, sejalan dengan prinsip keadilan. Bukan dijadikan untuk membuat keadilan bagi pihak penguasa saja.

Penulis: Adri Zulpianto, Koordinator Alaska (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
%d blogger menyukai ini: