Opini

Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus Mahal dan Diskriminatif?

Klikanggaran.com (05-12-2018) – Hari Disabilitas diperingati oleh Jokowi di Kota Bekasi. Momentum tersebut diperuntukkan bagi warga Indonesia, khususnya anak berkebutuhan khusus.

Akan tetapi, sepertinya masalah utama yang mereka perlukan adalah masalah pendidikan. Sebab sekolah untuk anak berkebutuhan khusus masih susah didapatkan. Masih cenderung mahal dan diskriminatif.

Anak berkebutuhan khusus di Indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 5 juta jiwa. Maka pemerintah patut mengeluarkan kebijakan terkait masalah ini. Sehingga hari disabilitas tidak hanya untuk diperingati sebatas bicara. Melainkan diberikan perhatian lebih, dengan kebijakan yang pro terhadap mereka.

Mahalnya sekolah untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) masih dirasakan sampai saat ini. Misalnya di Kota Bekasi, orangtua harus mengeluarkan biaya mahal. Sebesar Rp700.000 – Rp.1.000.000 per bulan, biaya masuk pertama kali Rp2.000.000 – Rp4.500.000. Ini berat bagi orangtua, mengingat sekolah untuk ABK masih jarang.

Selain itu, masih banyak sekolah negeri yang tidak mau menampung ABK. Ini menjadi kendala bagi mereka untuk mendapatkan kedudukan sama dengan anak-anak yang lain. Kendala yang sering ditemukan adalah ketiadaan fasilitas yang mendukung. Dan, tidak ada kompetensi guru untuk ABK.

Minimnya guru khusus untuk ABK menjadi satu dari banyaknya kendala. Seharusnya pemerintah meminimalisir jumlah rasio perbandingan antara keberadaan guru dan ABK. Sehingga masalah diskriminasi dan mahalnya biaya pendidikan ini dapat teratasi.

Selain itu, biaya konsultasi untuk ABK di rumah sakit pun tidak dapat ditanggung penuh oleh BPJS. Padahal anak merupakan generasi penerus yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Yaitu dengan mendapatkan manfaat dari kebijakan yang ada.

Maka dari itu, seharusnya pemerintah dapat melihat bahwa ABK yang masuk dalam kategori difabel dan disabilitas tidak menjadi bagian dari peringatan tahunan. Tapi, juga diperkuat dan diberdayakan melalui kebijakan-kebijakan yang memihak.

Bahkan Kemenko PMK, baik Kemendikbud maupun Kemensos, belum dapat merilis jumlah ABK yang mengalami masalah difabel maupun disabilitas. Padahal dari rilis jumlah tersebut dapat dilihat apa yang dibutuhkan oleh mereka.

Jangan sampai peringatan Hari Disabilitas Indonesia hanya menjadi peringatan kosong tanpa aksi dan kerja nyata.

Penulis: Adri Zulpianto, Koordinator Alaska (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran)

Pendidikan di Indonesia Terus Terpuruk, Karena Tak Dianggap Persoalan Hidup Mati

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
%d blogger menyukai ini: