Jakarta,Klikanggaran.com - Koordinator investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman Duriat, menilai bahwa Kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) khsususnya Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) sangat buruk. Ia juga menyebutkan hal tersebut terlihat dari rendahnya serapan anggaran Bansos pangan 2018 yang dilaksanakan Ditjen PFM sampai periode akhir 2018.
"Saya menilai kinerja pejabat Kemensos ini terlalu menyedihkan, hanya mampu menyelesaikan tanggung jawabnya 58,93 persen saja hampir setengah tanggung jawabnya gagal dilaksanakan," ujar Jajang pada Klikanggaran.com Rabu (27-11).
Dijelaskan Jajang, tentunya hal ini tidak bisa ditolerir Karena bukan hanya bicara persentase kinerja tetapi ada uang yang seharusnya sampai ke tangan fakir miskin sebesar Rp 111,4 miliar gagal disalurkan.
"bisa dibayangkan berapa banyak fakir miskin yang tidak menerima bantuan negara gara-gara kinerja buruk kemensos ini," tuturnya
Selain kinerja buruk dan menyedihkan dari kemensos terkait dana fakir miskin tersebut, ia juga menegaskan bahwa perlu dicurigai juga terkait sisa dana yang gagal disalurkan yang mencapai ratusan miliar.
"Uang sebesar Rp111,4 milyar yang tersisa di bulan Desember menjadi tanda tanya besar, kalaupun pihak Kemensos menggenjot di akhir tahun dalam range waktu satu bulan rasanya tidak masuk akal, bahkan mencurigakan. Oleh karena itu kami dari Center for Budget Analysis mendorong pihak berwenang khususnya KPK untuk mengawasi dana Fakir miskin yang dialokasikan oleh Kemensos," tegas Jajang.
Lanjutnya, Jajang menuturkan juga bahwa sebagai catatan pembanding, dana Bansos Fakir miskin di tahun sebelumnya (2017) sampai bulan September Kemensos sanggup merealisasikan 89,90 persen, dan angka ini masih wajar.
"Namun di tahun 2018 dengan periode yang sama tidak sampai angka 60 persen, ini jelas mencurigakan. Ada apa dibalik mekanisme pencairan tersebut. Sebab,sangat dikhawatirkan juga bahwa temuan sedemikiam kronis ini akan menjamur di tahun-tahun mendatang jika tidak ada evaluasi secara serius, khususnya Ditjen PFM," pungkasnya.
