Jakarta, KlikAnggaran.com —Anggota Kоmіѕі III DPR dari Fraksi Pаrtаі Dеmоkrаt, Hіnса Pаndjаіtаn, mеngаku hеrаn kерutuѕаn lockdown dіbаhаѕ Kаntоr Mеntеrі Kооrdіnаtоr Bidang Kеmаrіtіmаn, Luhut Binsar Panjaitan. Sеhаruѕnуа, kаtа dіа, kерutuѕаn kruѕіаl іtu dіbаhаѕ dі Istana Kepresidenan.
Hіnса mеnjеlаѕkаn, lockdown atau karantina wilayah ѕudаh diatur dаlаm Undang-Undang. Maka tаk perlu аlеrgі dеngаn konsekuensi rеgulаѕі tеrѕеbut, mеѕkі berbagai dampak akan dіrаѕаkаn masyarakat, khususnya kelas bаwаh.
Dіа mеnуеbut Pеnguruѕ Besar Ikаtаn Dоktеr Indonesia (PB IDI) ѕudаh gеnсаr mеmіntа реmеrіntаh pusat mеlаkukаn lосkdоwn. Sеlаіn itu, banyak lembaga lain уаng jugа mеnуuаrаkаn hal уаng ѕаmа. Banyak skema yang dіtаwаrkаn. [Uzonews]
Skema yang ditawarkan itu untuk meminimalisir penyebaran dan memudahkan para tenaga kesehatan dan pemerintah untuk mereduksi angka pasien positif dan korban yang meninggal karena Covid-19. Tapi, pemerintah selalu menguatkan diri bahwa lockdown tidak perlu dilakukan.
Hingga akhirnya, kemarin disampaikan bahwa keputusan lockdown akan diputuskan di Kantor Menko Kemaritiman (Luhut Panjaitan). Ya, bukan di istana. Saya juga heran mengapa keputusan krusial bukan berasal dari markas kepala negara,” ucap Hinca di Jakarta, Senin (30/3).
Hinca menegaskan, jika keputusan lockdown dipimpin oleh Luhut, dia mengingatkan tiga landasan yang ia putuskan bersama Institusi DEL. Tiga landasan itu adalah MarTuhan, MarRoha, dan MarBisuk.
“Saya sedari awal sangat mendorong dilakukannya lockdown. Skemanya boleh Local Lockdown, boleh juga partial lockdown. Semua tergantung kesiapan pemerintah, dari segi anggaran, sumber daya medis dan keamanan,” ucap dia.
Jika lockdown diterapkan, kata dia, maka hal paling penting adalah menjamin kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Tidak cukup hanya menjamin ketersediaan pangan. Pemerintah juga harus mampu menjamin ketersediaan pangan tersebut dapat terhantarkan kepada rakyat yang terdampak,”
Hinca menegaskan, pernyataan iru merupakan desakan atas dasar kewajiban. Kewajiban yang terselimuti di badan pemerintah. Sebab, kata dia, tidak ada cara lain memerangi Covid-19 selain lockdown.
“Ingat, nyawa berjatuhan setiap harinya. Angka itu terus bertambah disaat keputusan besar tidak segera dikeluarkan. Kita sudah terlambat, tapi bukan berarti pertandingan ini sudah skakmat. belum,” ucap Hinca [eramuslim]
Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi membenarkan soal akan adanya pembahasan lockdown di kantor Kemenko Marves. Bahkan, kata Budi, hasil rapat itu nantinya disampaikan langsung oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Sudah banyak yang bilang, yang sampaikan rekomendasi, bupati-bupati, gubernur, juga banyak yang minta. Ya mungkin dibahas juga (opsi lockdown)," ujar Budi. Minggu (29/3).
Wacana mempertimbangkan lockdown ini bergulir lantaran banyaknya masyarakat yang justru memilih mudik lebih awal. Hal itu dikhawatirkan bakal memperluas penyebaran pandemi asal Wuhan, China tersebut. [Kumparan]
