Bireuen,Klikanggaran.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekesalan dan kekecewaannya terhadap Pemerintah Aceh. Jokowi terlihat memarahi Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, diduga karena dianggap belum mampu membawa rakyat aceh keluar dari kemiskinan. Kekesalan itu diungkapkan Jokowi saat menyampaikan amanat pada acara Kenduri Kebangsaan yang diselenggarakan di Kabupaten Bireuen, Sabtu (22-2).

"Saya tadi tanya ke Pak Gubernur (Nova Iriansyah), berapa dana otsus kita? Delapan triliun, untuk tahun ini, betul Pak Gub? Delapan triliun. Kas APBD tujuh triliun, berarti 17 triliun," kata Jokowi dengan nada tinggi, setelah bertanya ke Nova Iriansyah.

Menurut Jokowi, ia hanya ingin memastikan bahwa pengelolaan anggaran Aceh yang sangat besar itu tepat sasaran.

"Saya hanya ingin mengatakan, bahwa apa pun yang namanya pengelolaan anggaran, itu sangat penting sekali. Penting sekali!," tegasnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan anggaran negara 17 triliun itu adalah uang yang sangat gede sekali. Ditambah lagi dengan APBD yang ada di kabupaten/kota.

"Tetapi bagaimana tatakelolanya, bagaimana governance-nya, apakah APBD itu tepat sasaran, bermanfaat untuk rakyat, dirasakan oleh rakyat, itu yang masih menjadi tanda tanya saya," ungkapnya.

"Saya ngomong apa adanya. Oleh sebab itu, kalau tadi Bang Surya Paloh menyampaikan, perlu asistensi. Saya bertanya kepada pemerintah daerah, perlu ndak, kalau perlu besok langsung saya dampingi," sindir Jokowi disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Bagi Presiden, mengirim tim asistensi tentu sangat mudah, tapi dia khawatir Nova Iriansyah dan jajarannya di Aceh tidak siap.

"Jangan ngomong, Iya. Nanti kita beri asistensi, kemudian di bawah tidak mau, di birokrasinya. Karena itu, menanggung sebuah konsekuwensi bahwa governance tata kelola bersih, transparan, akuntabel. Tapi kalau saya tanya pada rakyat nanti, pasti seluruh rakyat akan bilang, iya. Benar?," ucapnya.

Sementara itu, Nova Iriansyah, saat disemprot Presiden Jokowi, tampak hanya duduk tak berkutik disamping Kepala Staf Presiden, Moeldoko, Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, dan Anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil. (*)