Palembang, Klikanggaran.com
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar menyampaikan laporan kepada Mendagri, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian melalui video conference bahwa Pemprov Sumsel telah memastikan komoditi produk primer di Sumsel cukup hingga 6 bulan kedepan.
Video conference nasional dalam rangka koordinasi kebutuhan daerah bidang perindustrian, perdagangan dan pangan dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia itu berlangsung di Sumsel Command Center, beberapa hari yang lalu.
Lebih lanjut, Sekda menjelaskan, kecuali untuk beberapa produk yang pemenuhan kebutuhannya memang harus didatangkan dari luar daerah seperti gula dan bawang putih. Namun, ditegaskannya bahwa ketahanan pangan dalam beberapa komoditi seperti jagung dan beras bahkan sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 1 tahun.
"Berdasarkan data komoditi terakhir harga bahan pangan di Sumsel stabil. kami juga telah melakukan antisipasi rentan pangan di 17 kab/kota. Pemantauan bulog ke pasar tradisional, dan meningkatkan penyerapan hasil panen, melakukan operasi pasar toko tani dan memastikan produk lokal tetap terjaga," lapornya kepada Mendagri.
Terkait penanganan Covid-19, Nasrun mengatakan bahwa Unsri bersama Polteksri telah memproduksi face shield pelindung wajah untuk tenaga kesehatan yang tentu akan sangat membantu dalam upaya penanganan Covid-19.
Selain itu, sektor ketenagakerjaan juga telah membantu memproduksi ribuan masker dan telah didistribusikan di masyarakat.
"Pihak Pemprov berharap agar Pemerintah Pusat juga segera mendukung ketersediaan APD untuk tenaga kesehatan. Karena dalam satu hari setiap rumah sakit membutuhkan minimal 15 APD. Sedangkan Sumsel memiliki 5 Rumah Sakit Utama, dan 47 Rumah Sakit Rujukan. Sehingga ketersediaannya sangat dibutuhkan. Hal ini tentu menjadi masalah tiap daerah," katanya.
Nasrun juga mendorong agar pihak Kemendagri segera mengirimkan data perusahaan lokal yang ada di Sumsel yang dapat memproduksi APD.
"Pemprov Sumsel juga meminta agar Kemenaker juga dapat mempercepat pemberian kartu pra kerja untuk masyarakat yang terdampak perekonomiannya karena Covid-19" tuturnya.
Mendagri, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian mengatakan, bahwa video conference ini dilakukan dalam rangka sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah tentang krisis Covid-19 terkait ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan pangan untuk setiap daerah di Indonesia.
"Krisis Covid-19 merupakan krisis global. Dan krisis terluas karena covid-19 ini penularanannya terjadi dengan sangat mudah antar individu. Selain itu, juga telah dilakukan berbagai upaya untuk membendung penyebaran penularan yaitu dengan jaga jarak, menghindari kerumunan dan kegiatan sosial, pemakain masker yg telah diwajibkan serta usaha peningkatan kekebalan tubuh," ujarnya.
Lanjutnya, Ia menegaskan agar Pemprov dan Pemkab/Pemkot juga dapat mendukung penguatan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, pangan, dan juga jaringan keamanan sosial yang terdampak Covid-19.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemendagri juga telah membentuk 2 tim, yaitu tim pertama berusaha melakukan inventarisasi kebutuhan kewilayahan terutama yang berhubungan dengan alat-alat kesehatan, dan perlindungan keluarga, dan upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh bagi masyarakat.
Tim kedua yaitu bertugas untuk mengutamakan kesehatan publik dan menjaga ekonomi atau daya tahan ekonomi.
"Langkah- langkah mobilisasi dan distribusi pangan secara nasonal dan itu hanya dapat dilakukan dengan kerjasama antara pusat dan daerah. Karena kesiapan pangan sangat penting bagi nasyarakat," katanya.
Mendagri menghimbau Daerah berharap dapat mengambil peran dalam menjaga daerah masing-masing untuk mencukupi sarana prasarana kesehatan dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk meningkatkan produktivitas dalam pemenuhan cegah tangkal Covid-19.
Sumber: Corona.Pemrov Sumsel
