Jakarta, KlikAnggaran.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan hanya orang yang tumpul rasa kemanusiaannya yang tidak menerima pembebasan narapidana dari lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan kondisi kelebihan kapasitas di tengah pandemi Covid-19.
Pernyataan Yasonna merespon sejumlah pihak yang tidak setuju terhadap rencana pemerintah untuk membebaskan para narapidana di tengah pandemi COVID-19.
"Saya mengatakan hanya orang yang sudah tumpul rasa kemanusiaannya dan yang tidak menghayati sila kedua Pancasila yang tidak menerima pembebasan napi di lapas over kapasitas," kata Yasonna seperti dikutip Antara, Minggu (5/5).
Yasonna sudah menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 pada 30 Maret 2020. Sebanyak 30 ribu-an narapidana dan anak akan dibebaskan. Pembebasan itu diklaim dapat menghemat anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan hingga Rp260 miliar.
"Ini sesuai anjuran Komisi Tinggi PBB untuk HAM, dan sub-komite PBB Anti Penyiksaan," ungkap Yasonna.
Bahkan, menurut Yasonna, kritik terhadap kebijakan pembebasan narapidana tersebut ada yang tidak berdasarkan fakta.
"Yang tidak enak itu, tanpa data, langsung berimajinasi, memprovokasi, dan berhalusinasi membuat komentar di media sosial," tambah Yasonna [cnn]
Salah satu pihak yang memprotes kebijakan terkait pembebasan napi itu adalah Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait kemungkinan pembebasan napi kasus korupsi yang telah berusia di atas 60 tahun yang telah menjalani 2/3 masa tahanannya dapat dibebaskan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012.
Menurut data ICW, jumlah narapidana korupsi juga tidak sebanding dengan narapidana kejahatan lainnya. Data Kemenkumham pada 2018 menyebutkan bahwa jumlah narapidana seluruh Indonesia mencapai 248.690 orang dan 4.552 orang diantaranya adalah narapidana korupsi.
Artinya narapidana kasus korupsi hanya 1,8 persen dari total narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan.
Yasonna sendiri sudah membantah hal tersebut dengan menyatakan napi pidana khusus juga dipertimbangkan dikeluarkan dari lapas/rutan, Permenkumham 10/2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tidak boleh menabrak peraturan PP 99/2012.
Narapidana kasus narkotika masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani dua per tiga masa pidananya sekitar 15.482. Narapidana tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas, yang telah menjalani pidana dua per tiga masa pidana sebanyak 300 orang.
Untuk narapidana kasus narkotika hanya yang masa tahanan 5-10 tahun sehingga bandar narkoba yang umumnya dihukum di atas 10 tahun tidak termasuk yang menerima pembebasan.
Sedangkan narapidana kasus korupsi yang berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani dua per tiga masa tahanan berdasar pertimbangan imun tubuh lemah. Revisi PP 99/2012 itu pun dikatakannya baru usulan dan belum dilakukan pembahasan. [Liputan6]
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Tags
Rekomendasi
Terkini
Menyatukan Kenangan dan Menguatkan Relasi melalui Temu Alumni Poltek STIA LAN Makassar
Operasi Kemanusiaan Terpadu BUMN di Sumatera: Ribuan Relawan Dikerahkan hingga Siapkan 15 Ribu Huntara Pascabencana
Peringati Hari Bela Negara, BUMN Turun Langsung Tangani Bencana Sumatera dengan Ribuan Relawan dan Ratusan Armada
Danantara dan BP BUMN Turun Tangan Tangani Bencana Sumatera, 1.066 Relawan Dikerahkan dan 109 Truk Bantuan Dilepas
Hadirkan Kenyamanan Belajar, Gedung Pesantren Muhammadiyah Tolada Resmi Beroperasi
Gelar Lomba Kreativitas Ibu dan Anak, Bunda PAUD Luwu Utara Apresiasi TK Al Hidayah Masamba
Bupati Luwu Utara Tegaskan Pelajar Harus Dijaga dari Ancaman Narkoba
Romansa yang Tumbuh Perlahan: Menyelami Emosi Cinta Acha dan Iqbal dalam Novel Mariposa
Kekuatan Media Sosial Satukan Ibu-Anak yang Terpisah Banjir Aceh, Video Vilmei Jadi Penunjuk Keberadaan
Perwira Polisi Manang Soebeti Turun Tangan Tutup Aplikasi Matel, ‘Pasukan Bayangan’ Bergerak hingga Super R4 Dikubur
Derita Dampak Banjir: Sekolah Hancur Diterjang Banjir, Bocah Aceh Tengah Tetap Belajar Duduk di Batu di Kelas Darurat
Mengenal Kepala BNN yang Baru Dilantik Prabowo: Suyudi Ario Seto, Jenderal Reserse di Balik Gagalnya Penyelundupan Sabu 2 Ton
UPDATE Banjir Tapteng: Terisolasi dan Berjalan Menyusuri Sungai, Warga Bonan Dolok Bertaruh Nyawa Demi Bantuan
Legislator Golkar Serahkan 100 Unit Handsprayer di Desa Kalotok, Perjuangkan Kebutuhan Petani
UPDATE Skandal Tipu-tipu WO Ayu Puspita: 207 Korban Mengadu ke Polisi, Kerugian Tembus Rp11,5 Miliar
Gelar Sosialisasi Luwu Utara Aman Narkoba, Badan Kesbangpol Sasar Seluruh Kecamatan
Kembara Tingkat Penggalang Kwartir Mappedeceng Resmi Dibuka, Diharap Bentuk Karakter Pramuka yang Tangguh
Perkuat Produktivitas Terminal, TPK Koja Sambut Kedatangan Alat Baru
Pelindo Pastikan 63 Terminal Penumpang Siap Sambut Nataru
